Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Tanah Papua. Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah Pusat di masa akhir pemerintahan SBY secara resmi memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asu­ransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Awal tahun 2014, tepatnya 1 Januari pemerintah pusat resmi memberlakukan sistem layanan kesehatan yang diberi nama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penganti layanan sebelumnya yakni Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diberlakukan mulai tahun 2008 lalu.
Pemerintah di era presiden se­be­lumnya, juga sudah menerapkan layanan kesehatan untuk ma­sya­rakat. Hal itu dimulai pada tahun 1992 saat Azrul Azwar menjabat sebagai

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baru berjalan sebulan lebih ternyata belum berjalan maksimal. Di sana-sini masih menyisakan persoalan.

Di sisi lain program layanan kesehatan ini juga menimbulkan masalah bagi para dokter. Dalam salah satu peraturan presiden tentang JKN menyebutkan iuran yang ditanggung pemerintah untuk penerima bantuan iuran (PBI) sebesar Rp19.225 per orang.

“INJIL ADALAH KEKUATAN ALLAH YANG MENYELAMATKAN” (Roma 1 : 16-17)

“Dalam nama Tuhan kami menginjakkan kaki di tanah ini” itulah credo yang diucapkan Ottow dan Geissler ketika menginjakkan kaki di pantai pulau Mansinam, sesudah itu mereka masuk ke semak-semak lalu berlutut mencurahkan isi hati dalam doa kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan, tenaga, terang dan kebijaksanaan agar semua dapat dimulai dengan sungguh-sungguh baik dan agar Tuhan sudi menaruh belas kasihan pada orang kafir yang malang itu.” Pekerjaan dimulai dalam Nama Tuhan. Itulah iman

“Mungkin tahun ini kami akan tutup, jika tak ada dana untuk anak-anak di panti asuhan ini”.

Kata-kata itu begitu menyayat hati penulis saat bertandang ke Panti Asuhan (PA) Tunas Baru yang berlokasi di Jalan Mara­lex, Perumnas III, Waena (seberang SMU Teruna Bhakti). Kata-kata itu terlontar dari mulut Theys, salah satu orang yang memperjuangkan PA Tunas Baru hingga ada saat ini. Ia adalah suami dari Kepala Pengurus PA Tunas Baru, Pdt. Maria Ruwayari. Panti tersebut  berdiri  tahun 1998.

“Roh” kopi membalut kalut petani kopi ini. Menyulut semangatnya untuk bangkit dari rasa kecewa dengan menanggalkan jabatan pendeta menjadi gembala kopi.

Aroma kopi Balim Arabika yang tersaji di sebuah teko menyeruak dari dalam honai kecil pagi itu. Kopi segera diseduh ke dalam gelas. Saat penulis hendak menyendok gula, sontak ada yang menahan. “Eittt, aturan minum kopi Balim Arabika tidak ditambah gula. Kalau pakai gula bukan minum kopi namanya,” kata Selion Karoba.

Kampung Erambu kaya akan sumber daya alam. Hanya saja masyarakat setempat belum memanfaatkan secara maksimal. Butuh pendampingan dari pemerintah.

Hari masih pagi. Waktu menunjukkan pukul 08.00 WIT. Mobil Avanza dengan DS 1686 GC terparkir milik Mas Ali. Waktu itu usai dialog interaktif di RRI Cabang Madya Merauke saya diajak Anggota DPRD Merauke Henny Astuti Suparman untuk naik ke dalam mobil.

Seandainya sa bisa melihat, sa ingin sekolah, bermain bersama teman-teman. Namun sa tra bisa melihat. Dokter bisa tolong sa ka?  

Perjalanan dari Jayapura, Wamena, dan Nabire menuju Esrotnamba  melewati  belantara, gunung, ngarai, dan pantai. Saat matahari mengecup perut Danau Jamor Fata pukul 14.00  WIT, fatamorgana seolah merekam panorama alam yang dikitari tebing-tebing karang yang didiami suku Mairasi dan Waserau, pedalaman Kaimana, Papua  Barat.

Hampir tujuh bulan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama tim asistensi termasuk DPR Papua, DPRD Papua Barat maupun MRP dan MRPB bekerja keras untuk merampungkan draft RUU Otsus Pemerintahan di Tanah Papua atau Otsus Plus.

Setelah draft UU Otsus Pemerintahan di Tanah Papua itu rampung, maka delegasi yang terdiri dari Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Bram O. Ataruri, tim asistensi bersama pimpinan DPR Papua, DPRD Papua Barat, MRP, MRP Papua Barat, para bupati bertemu dengan presiden SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Januari 2014.

Para Kepala Distrik bersama masyarakat se-Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Anak Pribumi (FMPDAP) menolak penetapan lima komisioner anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya yang baru.

Penolakan tersebut dilakukan oleh para kepala distrik bersama masyarakat menyusul 5 komisioner KPU Jayawijaya yang akan dilantik minim keterwakilan anak-anak asli Jayawijaya.
Penolakan itu ditunjukkan dalam aksi demo damai di halaman kantor DPRD Jayawijaya, Senin, 3 Februa­ri 2014. Untuk mereka meminta agar penetapan lima anggota KPU Jayawijaya dibatalkan.

Distrik Wesaput merupakan salah satu tempat bersejarah di Kabupaten Jayawijaya. Pasalnya di distrik inilah pemerintahan Hindia Belanda memulai pemerintahan administrasinya.

Setelah Wesaput dimekarkan menjadi sebuah distrik pada era lima tahun pertama kepemimpinan Bupati John Wempi Wetipo, SH.MH dan Wakilnya John Richard Banua, SE.
Kini  distrik yang memiliki 7 kampung dan 1 kelurahan itu akhirnya memiliki sebuah kantor distrik permanen. Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo berkesempatan me­resmikannya, 3 Februari 2014.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2014 diprediksi mengalami penurunan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya, Samuel Patasik, S.Pi mengatakan beberapa faktor yang menjadi penyebab menurunnya PAD berasal dari restribusi.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal diberlakukan. Butuh kesiapan para PNS.

Wakil Bupati Jayawijaya Jhon Ricard Banua, SE meminta seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya untuk saling be­kerjasama dengan semangat dan disiplin kerja yang tinggi sesuai dengan peraturan pemerintah no 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Sektor pendidikan tetap menjadi perhatian serius Pemkab Kabupaten Lanny Jaya di bawah kepemimpinan Bupati Befa Yigibalom, SE.MSi.

Menyadari betapa pentingnya sektor pendidikan untuk masa depan anak-anak Lanny Jaya, Bupati Befa Yigibalom SE,M.Si mengalokasi Rp50 miliar dari dana Otsus untuk sektor itu mulai tahun ini.

Pemerintah Kabupten Lanny Jaya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat dasar. Salah satunya lewat sekolah-sekolah unggulan.

Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lanny Jaya pada ta­hun 2013 lalu membangun Pemda Lanny Jaya membangun 3 sekolah unggulan di Indawa, Poga dan Tiom.
Sekolah-sekolah itu sendiri sudah diresmikan 20 Juli 2013 oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Kini hasil dari kerja Pemkab Lanny Jaya melalui dinas pendidikan mulai ada hasil.

Mulai tahun 2014 ini, Pemkab Kabupaten Lanny Jaya akan membuka ruas jalan penghubung dari ibu kota kabupaten, Tiom ke dua distrik antara lain Distrik Malaganeri dan Distrik Malagai.

Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Yigibalom, SE, M.Si beserta ibu turun langsung me­ngunjungi dua distrik masing-masing Distrik Malaganeri dan Distrik Malagai untuk melakukan kunjungan kerja, 4 Februari 2014.

Pemilihan legislatif yang rencana di gelar 9 April mendatang ternyata menarik bagi sejumlah Pegawai Negri Sipil (PNS). Para abdi rakyat ini pun nekad mencalonkan.

Pemandangan ini tak hanya terjadi di kabupaten dan kota di Papua, namun juga di Kabupaten Lanny Jaya. Sedikitnya di kabupaten tersebut tercacat 19 PNS Lanny Jaya terdaftar sebagai calon legislative (Caleg).

Dalam pemeriksaan keuangan yang paling parah ketika laporan administrasi 100 persen. Namun kenyataan di lapangan nol.

Laporan pelaksanaan anggaran tahun 2013 merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus dipertanggung jawabkan ke negara. Untuk itu, Bupati Kabupaten Paniai Hengki Kayame, SH.MH meminta kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Dinas (SKPD), Badan, intansi pemeritah lainnya serta bendahara masing masing instansi agar tetap berada di daerah semasa pengumpulan data penggunaan anggaran oleh BPK Papua.

Pemerintah Kabupaten Paniai berkeinginan merubah predikat disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian (WDP). Para bendahara pun dibekali dengan pelatihan.

Meminimalisir penemuan BPK RI di tahun-tahun sebe­lumnya yang berakibat Pemkab Paniai mendapat predikat disclaimer. Untuk merubah predikat itu, maka Pemkab Paniai menggelar pelatihan bagi para bendahara barang dan bendahara pengeluaran yang dilaksanakan di gedung serbaguna Uwata Wogi Yogi Enarotali,  10 Februari 2014.

Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) adalah salah satu yayasan yang menyelenggarakan pendidikan di Tanah Papua sejak misi pekabaran Injil dimulai. Lembaga ini juga sebagai peletak awal bagi landasan pembangunan manusia Papua.

Pendidikan Kristen di tanah Papua berawal dari masuknya para misionaris pada tahun 1886. Saat itu pendidikan non formal sudah dimulai. Barulah pada tahun 1962 berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan Kristen.

Persoalan penyakit mematikan HIV/AIDS di Tanah Papua sungguh memprihatinkan. Kendati demikian, mereka yang sudah terinfeksi tak boleh menyerah dengan kondisi tersebut. Masih ada harapan asal pengobatan dilakukan secara teratur.

Klinik Walihole berlokasi di Jalan Yoka-Puai Waena. Klinik tersebut menampung pasien dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS). Sekretaris Klinik Walihole, Rumboi P. Werimon memaparkan, ide klinik ini tercetus saat pembentukan Komisi HIV dan AIDS di Sinode GKI. Program HIV dan AIDS dijalankan melalui Departemen Diakonia sejak 1996.

Kekayaan alam yang sangat besar di Provinsi Papua diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian. Untuk itu perlu dibuka peluang investasi sebesar-besarnya demi terciptanya pembangunan yang merata.

Provinsi Papua sebagai wilayah paling timur Indonesia memiliki potensi wilayah tiga kali lebih luas dari Pulau Jawa. Potensi kekayaan alam yang melimpah dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan me­rupakan penopang pembangunan. Namun demikian, struktur wilayah yang terpisah antara darat dan laut menjadikan pembangunan mengalami keterlambatan. Penyebabnya, infrastruktur yang belum memadai terutama penghubung antarwila­yah yang memiliki sentra produksi dan sentra komoditas.

Panorama alam, biota laut, suasana tenang, udara segar, dan kenyamanan menjadi pesona tersendiri. Wisata sejarah juga tak kalah menariknya. Teluk Tanah Merah menyimpan keunikan pesona biota laut dan panorama, dikelilingi oleh gugusan teluk, tanjung, dan kampung-kampung kecil. Teluk tersebut terletak di bawah kaki gunung Cyclop yang memanjang ke arah barat di Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sebelum tiba di Pantai Harlem harus melewati beberapa perkampungan, antara lain Doyo Baru, Kertosari, Waibu, Maribu, dan Depapre. Sebagian besar pengunjung menggunakan kendaraan pribadi atau mobil rental. Angkutan dari Pasar Sentral Sentani hanya sampai di Distrik Depapre. Perjalanan selanjutnya ditempuh dengan ojek.

Pernah mendekam dalam WC selama satu bulan hingga tidak makan. Berani, konsisten, rela berkorban, serta bersemangat menentang ketidakadilan,
kekerasan, dan diskriminasi.

Kehidupan sebagai anak yatim piatu membuat mama Yoshepa, perempuan asal Amungme hidup berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lainnya di tengah rimba Pegunungan Tsinga. Ia tumbuh menjadi perempuan yang tegar. Konon dalam adat orang Amungme, anak piatu kerap diabaikan. Ada anggapan bahwa anak piatu kurang beruntung dan ‘tidak baik’.

Seleksi atlet sudah digelar Pengprov POBSI Papua. Langkah cepat untuk mendapatkan atlet berkualitas menuju PON XIX di Jawa Barat.

Salah satu program KONI Papua adalah menggelar pekan olah raga Provinsi (PORPROV) pa­da 2013 lalu. Namun dalam perjalanannya, PORPROV yang bertujuan menjaring atlet-atlet berbakat untuk dipersiapkan pada PON XIX gagal dilaksanakan.

Visinya adalah menata segala hal yang belum terealisasi. Karena sesungguhnya masyarakat ingin mengecap “kue” kesejahteraan yang selama ini digembar-gemborkan negara atas rakyatnya.

Pertama kali bertemu Piter Kalakmabin pada 8 Februari 2014, kesan awal yang penulis rasakan adalah pria itu serius, sedikit tersenyum, tidak banyak bicara, tapi cukup bersahabat. Piter merupakan sosok penuh komitmen, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan organisasi.